Anggaran Pendidikan 20 Persen, Masalah dan Kendala

pendidikan-sumber-ulya27.deviantart.com_

 

Artikel Opini Oleh: Ir. H. Andi Taufan Tiro, Anggota Komisi V DPR RI

Terdengar klise tetapi tak tergantikan! Bahwa pendidikan adalah kunci mengarungi kehidupan. Manusia terdidik, potensial mengolah akal budi, memperhalus ahlak, mengolah kebaikan, dan melahirkan karya-karya yang bermanfaat (bagi seluruh mahluk dan alam).

Masalahnya, mewujudkan itu semua tak semudah meniup kapas di ujung jemari. Isu perbaikan dan menggerakan kemajuan pendidikan berdentum sejak lama. Dulu, para cendekia di awal perjuangan republik, memperjuangkan pendidikan sebagai hak dasar yang harus dinikmati segenap anak bangsa. Lalu berikutnya, di era pembangunan Orde Baru, pendidikan dianggap obat mujarab memutar mesin pertumbuhan ekonomi. Dan masih banyak gagasan lain. Namun, fajar baru perjuangan peningkatan mutu pendidikan, terjadi beberapa tahun lalu.

Tepatnya ketika UU Sisdiknas memuat ketentuan Anggaran 20 persen untuk pendidikan (dalam APBN dan APBD).

Undang-undang itu menjadi batu pal sejarah. Pemerintah (negara, dari pusat sampai daerah) berkewajiban mewujudkan anggaran pro pendidikan secara faktual. Sasarannya jelas: terjadi pemerataan, mendorong keadilan bersama, menggerakkan kualitas, meningkatkan kesejahteraan para praktisi di dunia pendidikan, dan menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas.

Kini isu pendidikan bergulir kencang. Banyak pemerintah daerah yang berani pasang badan —menggratiskan biaya sekolah. Lembaga-lembaga pendidikan (formal dan non formal) pun membiak tumbuh.

Tetapi sebagaimana layaknya kebijakan publik, maka tentu selalu ada problem yang muncul. Dari berbagai perkembangan yang terjadi, tiga pokok soal yang kerap lahir. Pertama, faktor mindset yang tidak sama antara tujuan kebijakan dengan praktek lapangan. Gagasan inti untuk memberi daya dukung perbaikan mutu pendidikan justru melahirkan sikap komersialisasi pendidikan. Kedua, masalah network set, kesamaan jaringan kerja. Ada perbedaan implementatif, antara orientasi dan program di pemerintah pusat dengan yang terjadi di daerah. Daerah paling banyak mempolitisir kebijakan ini. Sehingga kerap salah arah. Antara lain dalam momentum Pilkada.

Ketiga, priority set. Ada pihak yang memprioritaskan satu sektor, dan ada pihak yang mengusung sektor lain. Akhirnya, terkesan tumpang tindih dan tak sejalan seiring. Ini memang bias sebuah kebijakan. Akan tetapi temuan itu adalah diagnosa sementara dan sesungguhnya ada cara untuk mencapai solusi.

Jauh lebih genting adalah praktek manipulasi, mark up, penyelewengan, dan korupsi. Masalah ini teramat pelik. Olehnya butuh pengetahuan tuntas tentang politik anggaran (pendidikan). Salah satu rujukan yang akan kami kutipkan adalah bersumber dari buku yang berjudul Anggaran Pendidikan Dalam APBN, terbitan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI, terbitan Jakarta, Tahun 2013.

Buku ini menyebut: strategi pembangunan pendidikan berbasis anggaran 20 persen kerap disalahpahami semata-mata sebagai soal distribusi dan alokasi dana. Padahal mestinya ada kepaduan dalam merumuskan dan menjalankan strategi yang lebih menyeluruh (tak semata soal uang). Buku ini menyoroti sejumlah bukti, yang semuanya hampir bermuara pada soal desain strategi. Beberapa diantara masalah temuan penyerapan anggaran pendidikan 20 persen adalah:

  1. Sistem pengelolaan anggaran yang kerap bertabrakan antara prioritas pusat dan daerah (otonom).
  2. Kekurangan atau ketidakjelasan data, sehingga anggaran tidak jatuh ke sasaran yang tepat (antara lain contoh BOS dan Dana Sertifikasi Guru).
  3. Inkonsistensi dalam menentukan mata anggaran (karena adanya mekanisme APBN dan APBD perubahan, sehingga menyulitkan praktek penyerapan anggaran di lapangan).
  4. Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran di lapangan (banyak sekolah yang tak memiliki tenaga administratif yang handal dan melek akuntansi).

Inilah sekelumit contoh, bahwa masih banyak kendala-kendala mendasar dalam membangkitkan kemajuan pendidikan nasional. Dari tiitk ini kita harus sadar, saat dana tersedia sekalipun tak otomatis terjadi perubahan besar. Karena faktor SDM yang kurang profesional. Semoga masalah ini tak terus berlanjut.

 

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WP-SpamFree by Pole Position Marketing

http://ajleeonline.com/